Majelis Rakyat Papua, Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga

Majelis Rakyat Papua : Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga

Berita Indonesia Berita Terbaru

Majelis Rakyat Papua : Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga – Kerua Majelis Rakyar Papua (MRP) Timotius, mengatakan dana puluhan triliun rupiah yang di berikan oleh pemerintah tidak akan berdampak pada kesejahteraan warga asli Papua.

Hl itu bisa di lihat dari angka kemiskinan terbesar menjadi 21%. Dalam pantauan Timotius, Layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih minim. dia mencontohkan pemanfaatan sumber daya oleh kepala daerah, tidak meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selain itu, ada pula penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran. uang yang semestinya ditujukan untuk kesehatan, seperti membangun tumah perawat di daerah pedalaman justru digunakan untuk membuat dermaga dan jembatan.

“ekonomi orang Papua sangat buruk dan tidak kelihatan. Misalnya bahan makanan lokal, dimana Bupati harus kreatif memberdayakan sumber daya alam dan bagaimna agar akses ke masyarakat punya pendapatan perkapita. Tapi untuk ciptakan itu sangat susah dan tak ada kampung Otsus sampai saat ini.”ujar Timotius, Rabu (21/11)

 

Majelis Rakyat Papua : Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga – Evaluasi OTSUS

Ia menyarankan Harus ada Audit Dana Otonomi Khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurutnya Kepala daerah sebagai penguasa anggaran harus bertanggung jawab atas tindakan penyalahgunaan dana tersebut.

” Yang minta merdeka itu orang asli Papua, bukan orang lain. Sehingga pemerintah pusat memberikan otsus, terus berhasil atau tidak? Evaluasinya harus dilakukan di rumah adat MRP bukan di tempat lain. Kami MRP mengatakan otsus tidak berjalan dengan baik. Tidak berhasil. Oleh karenanya suara Papua merdeka akan ada terus.” Katanya.

Majelis Rakyat Papua : Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga –¬†Otonomi khusus ‘tidak akan dihentikan’

Sejak digelontorkan pada 2001 hingga 2017. Total dana otsus untuk Papua dan Papua barat sudah mencapai Rp 67T.

Pengamat otonomi daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah jokowi harus mengevaluasi total penggunaan dana otsus. dalam pantauannya, uang puluha triliun juga tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi wasrga aslu papua.

Angka kemiskinan masih tinggi dan tidak sebanding dengan besarnya dana otsus yang di kucurkan setiap tahunnya, kata Robert.

“Jokowi haru siapkan strategi, tapi lebih dahulu buat keputusan politik lanjut atau tidak dana otsus. setelah itu mau apa? Ini yang di tunggu rakyat Papua untuk lihat masa depan papua. Kita tidak main-main dalam mengelola dana otsus yang besar. karena itu harus terbuka manajemen pengelolanya. harus di perbaiki.” ujar Robert.

Ia menilai kebijakan tersebut harus di lanjutkan.

Tapi dengan syarat, Harus ada ukuran penilaian kinerja. pemerintah memberikan targer tertantu kepada pemprov papua, semisal bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Majelis Rakyat Papua : Uang Triliunan Tidak Akan Sejahterakan Warga –¬†Dijanjikan akan evaluasi.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali mochtar ngabalin, menjanjikan adanya evaluasi terhadap alokasi dana Otsus.

Tapi kebijakan tersebut tidak akan di hentikan pada 2021 mengingat pembangunan di papu masih diperlukan terutama infrastruktur.

“Bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kemudian dari data dan laporan yang di sampaikan pemprov upa, tentu akan jadi pertimbangan. Bahwa ada evaluasi penambahan dana dan ada komentar bahwa otsus tak berikan dampak, tak juga begitu karena papua luas dan sulit untuk di jangkau.

ia juga menyayangkan masih adanya suara referandum oleh MRP. Sebab perhaian yang diberikan oleh presiden Jokowi terhadap papusa sangat besar.

 

Baca juga : Menyusuri Hasil kerja Gubernur DKI di Sepanjang Sungai Ciliwung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *